ANALISIS DATA PANEL FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

Totok Susilo Pamuji Nugroho

Abstract


This study aims to determine the effect of Original Income (OI), General Allocation Fund (GAF) and Human Development Index (HDI) to capital expenditures (CE). This study used a sample of financial statements issued BPS center years 2010-2013 and BPK RI at 2014. This study using purposive sampling method, as the sample selection with total sample 165. The method of analysis using linear regression panel data. This study uses a period of five years 2010-2014.
The test results H1 testing shows that PAD positive significant effect on capital expenditure. This may imply that the greater the value of PAD, the greater the value of capital expenditures. While the results of testing H2 and H3 shows that DAU and IPM has no effect on capital expenditure.
Keywords : capital expenditure, original income, general allocation fund and human development index

Full Text:

PDF

References


Abdullah, S., dan A. Halim. 2003. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah : studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI: Surabaya.

Aji, B.P, I.K Kirya, G. P. A. J Susila. 2015. Analisis sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten buleleng. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha.

Arwati, D., dan N. Hadiati. 2013. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAK terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/ kota di provinsi Jawa Barat. Working paper, Universitas Widyatama Bandung.

Bardhan, P. 2002. Decentralization of governance and development. Journal of Economic Perspective 16 (4) : 185-205.

Budiarti, P. 2014. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap struktur belanja daerah. Working paper, Universitas Brawijaya.

Falleti, T. G. 2004. A sequential theory of decentralization and its effects on the intergovernmental balance of power: Latin American cases in comparative perspective. Working paper, Kellogg Institute.

Halim, Abdul. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.

Harianto, D., dan P. H. Adi. 2007. Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita. Simposium Nasional Akuntansi X : Makasar.

Kurniawati, F. R. 2010. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. Tesis. Tidak dipublikasikan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Kusnandar dan Siswantoro, D. 2012. Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Working paper, Universitas Indonesia.

Klibanoff, P., dan M. Poitevin. A theory of (de)centralization. Working paper: Northwestern University.

Nuarisa, S. A. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Accounting Analysis Journal 2 (1) : 89-94.

Oktora, F.E dan W. Pontoh. 2013. Analisis hubungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus atas belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten tolitoli provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Accountability 2 (1) : 1-26

Ozbebek, A., S. Canikli., dan Y. Ayturk. 2011. Doees Tutkish Stock Market React to Public Announcements of Major Capital Expenditures?. Procedia Social and Behavioral Sciences 24 : 928-934.

Palealu, A. M. 2013. Pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal pemerintah kota Manado tahun 2003-2012. EMBA 1(4) : 1189-1197.

Pratiwi, M.U. 2007. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah. Tesis. Tidak Dipublikasikan . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.125. Sekretariat Negara. Jakarta.

-------------------------. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2005. Departemen dalam Negeri. Jakarta.

-------------------------. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2006. Departemen dalam Negeri. Jakarta.

-------------------------. 2008. Indeks Pembangunan Manusia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

-------------------------. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Angaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Departemen dalam Negeri. Jakarta.

-------------------------. 2013. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Pemerintah Provinsi. Semarang.

Sasana, H. 2015. Dampak implementasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di provinsi Indonesia. Media Ekonomi dan Manajemen

Subagyo, H. 2003. Pengembangan ekonomi rakyat di era otonomi daerah. Diakses tanggal 21 Desember 2015. www.jurnalekonomirakyat.org.

Sugiyono. 2007. Statistika untuk penelitian. Bandung : Alfabeta.

Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten / Kota Di Indonesia. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi 1(2) : 142-155.

Wandira, A.B. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. Accounting Analysis Journal. 2 (1) : 45-50.

Widiagma, A. P. 2015. Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) dan jumlah penduduk terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/ kota di provinsi Jawa Timur. Working paper, Universitas Jember.




DOI: https://doi.org/10.36600/rma.v8i2.26

Refbacks

  • There are currently no refbacks.